dalam mekanisme ls pembayaran kepada rekanan dibayarkan dengan cara. Dasar Hukum. dalam mekanisme ls pembayaran kepada rekanan dibayarkan dengan cara

 
 Dasar Hukumdalam mekanisme ls pembayaran kepada rekanan dibayarkan dengan cara Namun demikian, apabila perusahaan/rekanan tersebut tidak memiliki rekening,

PER-66/PB/2005 2. PNS yang melakukan Kerja Lembur tiap-tiap kali selama paling sedikit 1 (satu) jam penuh dapat diberikan uang lembur. 05/2012 yaitu untuk Belanja Barang, Belanja Modal dan. Pembayaran Belanja Pegawai Gaji dilaksanakan secara langsung (LS) kepada pegawai melalui rekening masing-masing pegawai secara giral. Dalam dunia bisnis, pencatatan keuangan sangatlah dibutuhkan. 000. Uang Persediaan yang diberikan kepada satker yang sebelumnya berupa 100% uang tunai, sejak bulan Juli 2019 akan diberikan porsi 60% berupa uang tunai dan 40% berupa alokasi untuk pembayaran melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP). Pembiayaan. PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 105/PMK. kepada pemberi PLN yang dibayarkan secara langsung kepada rekanan/pihak yang dituju. Kepada diisi dengan pihak ketiga yang berhak atas SP2D. Penyampaian SPM dilakukan oleh petugas. Ketentuan Umum dalam Uang Persediaan (UP) PMK178/PMK. KKP Perjalanan Dinas digunakan untuk pengeluaran yang termasuk dalam komponen biaya berjalanan dinas, yaitu : pembayaran biaya transpor, penginapan, dan/ atau sewa kendaraan dalam kota. PENGADAAN BARANG DAN JASA. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran : Belanja Barang (akun 52); Belanja Modal (akun 53); Belanja Lain-lain (akun 58). 05/2018 tentang. PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN NEGARA PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN 2014 DALAM IMPLEMENTASI SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI. Tagihan yang diberikan oleh penyedia diterima oleh staf Pejabat Pembuata Komitmen (PPK) dan selanjutnya akan diteruskan kepada PPK untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. 0 penilaian 0% menganggap dokumen ini bermanfaat (0 suara) 0 tayangan. penyampaian SPM-LS untuk pembayaran gaji induk kepada KPPN Kotabumi dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 15. 50. a. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . (2) Pembayaran dengan mekanisme Pembayaran LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK. Pembayaran gaji induk dibayarkan tanggal 1 (satu) atau awal bulan berkenaan; Pengajuan SPM Gaji Induk : Penyampaian SPM Gaji Induk dilakukan paling lambat tanggal 15 sebelum bulan. dibayar dari rekening Kas Negara langsung ke rekening pihak ketiga b. 2 Karakteristik Kartu Kredit Pemerintah. 66. Sumber : PMK No. Dasar Hukum Dasar hukum terkait dengan penarikan dan penggunaan dana UP untuk kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Hibah Luar Negeri, antara lain adalah: 1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun ) Peraturan tentang penarikan. Pembelian sebuah truk untuk mengangkut barang dagangan senilai Rp. (4) Dalam hal. d. MEKANISME PEMBAYARAN HONORARIUN DAN VAKASI PADA AKHIR TAHUN ANGGARAN (Sebuah solusi yang mengedepankan konsistensi). Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Pekerja sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) di atas termasuk warga negara asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan. Artikel induk: Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. Seputar Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) Monday, 10 October 2011 03:08 administrator. pembayaran atas barang/ jasa yang telah diterima; a tau b. 2. Dalam mekanisme pengeluaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dikenal mekanisme pengeluaran langsung dan pengeluaran melalui. . dibayar oleh KPA secara tunai d. Pembayaran gaji induk dibayarkan tanggal 1 (satu) atau awal bulan berkenaan; Pengajuan SPM Gaji Induk : Penyampaian SPM Gaji Induk dilakukan paling lambat tanggal 15 sebelum bulan. Berdasarkan Surat Permintaan Pembiayaan Pendahuluan (SP3) dari Pemimpin Proyek/Pejabat yang berwenang, Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) menerbitkan SPM Pembiayaan Pendahuluan (SPM-PP) atas beban rekening Bendahara Umum Negara (BUN). 05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah; b. Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 Tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi PPNPN Yang Dibebankan Pada APBN. Pph Pasal 23 Atas Pengungkapan Ketidakbenaran. Dasar Hukum Pengujian dan Pembayaran Tagihan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN PMK Nomor 190/PMK. Pembayaran Belanja Modal dengan Uang Persediaan. perusahaan/rekanan tersebut. PPh Pasal 15 Pokok perubahan => Pasal 10 PMK-231/PMK. Untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. 4. Uang lembur dapat dibayarkan dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening masing-masing penerima uang lembur atau melalui rekening Bendahara Pengeluaran. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 17 tahun 2013 tanggal 2 April 2013 tentang Revisi Permenhan Nomor 17 Tahun 2011 tanggal 18 Agustus 2011 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Kemhan dan. Restitusi PPN: Syarat, Mekanisme, dan Contoh. dibayar dari rekening Kas Negara langsung ke rekening pihak ketiga. Dalam mekanisme LS pembayaran kepada rekanan dibayarkan dengan cara: a. NPWP diisi dengan nomor NPWP pihak ketiga yang berhak atas SP2D. MEKANISME PEMBAYARAN LANGSUNG (LS) mekanisme LS Pembayaran dengan menggunakan16 Kemudian PPK SKPD melakukan pembayaran kepada rekanan dengan mekanisme LS maka pencatatan atas. Dengan transaksi seperti di atas, cara penghitungan PPN yang harus dibayarkan oleh PT. dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh bendahara pemerintah kepada pihak pemberi jasa, termasuk narasumber atau orang yang memberikan jasa pelatihan. 2. Kemudian, KPPN melakukan pencatatan atas pembayaran jaminan uang muka menggunakan. Dalam hal tanggal 15 merupakan hari libur atau hari yang dinyatakan libur, penyampaian SPM-LS untuk pembayaran gaji induk kepada KPPN dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja. Dalam mekanisme UP, pembayaran kepada rekanan dibayar dengan cara. Dalam pelaksanaan APBN, keuangan negara harus dikelola secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab. 2) Mekanisme Uang Persediaan (UP). 000. Untuk melakukan pencatatan tersebut, dibutuhkan bukti yang valid agar penulisan buku besar ataupun pembukuan lainnya bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam mekanisme LS pembayaran kepada rekanan dibayarkan langsung dari rekening kas Negara kepada rekening rekanan tanpa melalui rekening bendahara. 4. 05/ 2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Temukan kuis lain seharga Other dan lainnya di Quizizz gratis! SPM-LS untuk pembayaran gaji disampaikan kepada KPPN Banda Aceh palling lambat tanggal 15 sebelum bulan pembayaran. Keuangan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Lampiran ini dapat diunduh dalam format pdf dan membantu pemerintah daerah dalam. 000,-. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 ini meliputi: Pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Salah satu prinsip yang terkait dengan pengujian dan pembayaran tagihan dalam pasal 21 UU No. 750. Pasal 12 Pengujian SPP-LS, SPM-LS, dan penerbitan SP2D pembayaran tunjangan kinerja, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Biaya sewa gedung dalam kasus ini dapat dibebankan pada akun 521219 yang merupakan satu kesatuan paket kegiatan tersebut. . 02. Pembelian barang dengan nilai pembelian paling banyak Rp. Contoh: Jumlah pembayaran = Rp 2. Untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. ”” yang teknisnya pembayaran melalui UP diatur lebih lanjut dalam Pasal 43 PMK Nomor 190/PMK. 05/2020 tentang tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 13, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri. Kalau kita lihat dalam PMK 134/PMK. mekanisme Pembayaran LS. Pembayaran LS dalam rangka pengadaan barang/jasa yang dilakukan tanpa adanya ikatan perjanjian berbentuk SPK dan kontrak dengan nilai pengadaan kurang dari Rp 5 juta, pembayaran Honor, dan biaya perjalanan. Uraian dan Contoh Pengertian Pengelolaan Uang Persediaan yang bersumber dari dana Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dapat diartikan sebagai jumlah UP yang dapat ditarik oleh bendahara pengeluaran dari pagu belanja DIPA yang dapat dibayarkan melalui UP yang bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. Surat Perintah Membayar Langsung, yang selanjutnya disingkat SPM-LS, adalah SPM langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau Penerima Hak yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk atas dasar kontrak kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya. Modul ini tentunya masih memiliki kekurangan. 05/2018 dinyatakan. 05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 secara daring via. Sedangkan penyedia jasa, menghitung keuntungan sekaligus biaya yang harus dikeluarkan. UP digunakan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung (LS). Mekanisme LS bendahara dibayarkan dengan cara…. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau yang kerap disebut restitusi dapat dilakukan di. PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR. 54 Tahun 2010, PPK bertanggung jawab terhadap semua tahapan dalam pengadaan barang dan jasa, dimulai dari perencanaan hingga selesainya. Ketentuan dalam UP. Tidak dilakukan Pemungutan PPh 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut atas pembayaran kepada Rekanan baik menggunakan kartu kredit pemerintah maupun cara lainnya dalam mekanisme Uang Persediaan. Hak Cipta Badan Pendidikan dan Pelatihan. negara adalah: Pembayaran kepada satu rekanan melalui mekanisme Uang Persediaan hanya boleh dipergunakan untuk nilai maksimal Rp. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. Pemilihan penggunaan jenis kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 serta pemilihan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 dicantumkan dalam SPPBJ dan SPMK. pembayaran sejumlah uang kepada pihak dan atas beban anggaran yang ditunjuk dalam SPP berkenaan. Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut atas pembayaran kepada Rekanan baik menggunakan kartu kredit pemerintah maupun cara lainnya dalam mekanisme Uang Persediaan. Nomor Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran. sebagai 19 belanja 20 Pembuatan film dikategorikan sebagai belanja 21 Dalam mekanisme UP pembayaran kepada rekanan dibayar dengan cara: 22 Dalam mekanisme LS pembayaran kepada rekanan. 50. Dan berdasarkan perhitungan kebutuhan UP oleh Bendahara dalam I bulan lebih dari Rp 600 juta. Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK. KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA Nomor SOP: 01 /SOP/Kw. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 000. Artikel ini akan membahas pengertian Belanja Langsung (LS) dalam BLUD dan bagaimana mekanismenya. 05/2017 tanggal 23 Oktober 2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban. Pejabat Penguji SPP & Penandatangan SPM Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk : menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD. Apa itu SPP dan UKT? Serupa dengan UKT, akan tetapi SPP biasanya digunakan dalam sistem pembiayaan kampus swasta (PTS). PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP. 000,- . 14. Beban dan Belanja pegawai yang pembayarannya melalui mekanisme LS dimana pembayaran ditransfer ke Bendahara Pengeluaran kemudian oleh bendahara pengeluaran melakukan pembayaran ke masing masing PNS. Untuk belanja pegawai harus dilengkapi dengan bukti asli:dengan mekanisme LS. (2) Pembayaran. Professional Development. Pasal 9 (1) Pembayaran dengan mekanisme LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening penyedia barang/jasa atau penerima pembayaran. Mekanisme pemotongan di sini maksudnya adalah penyewa harus memotong Pajak Penghasilan sebesar 10% dari uang sewa yang. Pengelolaan Data Supplier merupakan kegiatan pendaftaran (register), perubahan (update), penonaktifan (deaktivasi), atau penggabungan (merge) data supplier pada level satuan kerja. Akan tetapi dalam Pasal 39 ayat (4) PMK Nomor 190/PMK. Pada setiap akhir hari kerja, uang tunai yang berasal dari UP yang. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; Tugas dan Wewenang. id/format116. Dalam pengelolaan keuangan yang bersumber p ada APBN dikenal 2 mekanisme pembayaran APBN, yaitu mekanisme langsung (LS) dan mekanisme Uang Persediaan (UP). 05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK. 1 pt. I. Simak manfaat dan jenisnya di sini!. dibayar dari rekening Kas Negara langsung ke rekening pihak ketiga dibayar dari rekening kas negara melalui rekening Bendahara Pengeluaran dan selanjutnya dibayar oleh Bendahara kepada yang berhak Mekanisme LS dibayarkan dengan cara. Pengecualian Wapu juga termasuk pada pembayaran untuk kebutuhan penyerahan BBM dan non BBM oleh PT Pertamina, pembayaran yang ditujukan untuk jasa angkutan udara yang diserahkan kepada perusahaan penerbangan terkait, dan pembayaran lainnya atas penyerahan suatu barang/jasa yang tidak dikenakan PPN. 500. PER-66/PB/2005 2. go. Tanggal. Mengacu pada ketentuan dalam PP 23/2018, bahwa CV yang mendapat jangka waktu penggunaan tarif PPh Final 0,5% dari omzet bruto hanya 4 tahun, maka begini ilustrasi penjelasannya: CV DDD didirikan pada 2017 dengan omzet Rp25. UP dapat diberikan untuk pengeluaran-pengeluaran: TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA . Transaksi belanja melalui mekanisme LS dimana bendahara pengeluaran menerima terlebih dahulu melalui rekening koran bendahara pengeluaran di bank. Kejadian bermula ketika pembeli memaksa uang yang sudah dibayarkan dengan sistem bayar di tempat untuk dikembalikan. nilainya di atas RpS0. (3) Dalam hal pembayaran secara langsung kepada penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan, pembayaran uang pendidikan/ kuliah dan biaya lainnya dapat dibayarkan ke rekening penerima beasiswa. dibayar dari rekening Kas Negara langsung ke rekening pihak ketiga b. Dengan demikian besar Pajak penghasilan pasal 22 atas impor gandum PT AAA yang juga memiliki angka pengenal importir adalah: = (Tarif PPh Pasal 22 impor komoditas dan memiliki API x Nilai Impor) = 0,5% x Rp4. Penarikan dana PHLN yang dilakukan oleh KPPN Khusus Jakarta VI/KPPN Khusus Banda Aceh atas permintaan PA/KPA kantor/satuan kerja dengan cara mengajukan kepadaPPHLN untuk membayar langsung kepada pihak yang ditunjuk/ rekanan disebut dengan tata cara : Rekening khusus. ZZZ MGLK NHPHQNHX JR LG· ·Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 37/PB/2009 pasal 11 ayat "Pembayaran Belanja Pegawai Gaji dilaksanakan secara Langsung (LS) kepada pegawai melalui rekening masing-masing pegawai secara giral", dengan demikian, gaji terusan untuk pegawai meninggal tetap dibayarkan melalui. Transaksi terkait pelaksanaan pembayaran dengan mekanisme UP dan pengesahan. 800. Berdasarkan Undang-Undang No. Jasa yang didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa. 05/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. 5. 1. Penarikan dengan Cara Penggantian Pembiayaan Pendahuluan. (2) UP merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dim in takan penggan tiannya (revolving). KPA mengajukan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional Satker dalam 1 (satu) bulan yang direncanakan dibayarkan melalui UP. dibayar dari rekening kas negara melalui rekening Bendahara Pengeluaran dan selanjutnya dibayar oleh Bendahara kepada yang berhak c. Bogor, Kepala Pusat, Iqbal Islami NIP 19631206 198403 1 001penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP; atau c. TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA . 1. Mekanisme Uang Persediaan (UP) dilakukan untuk semua transaksi pembayaran yang tidak bisa dilaksanakan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS). Besarnya UP yang dapat diberikan tergantung dari jumlah belanja yang dapat. Untuk membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme Pembayaran LS. Pembayaran Langsung dilakukan untuk pembayaran Gaji dan Belanja Pegawai lainnya. Pemotongan PPh Pasal 22 (411122) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atau PPh Pasal 22 dilakukan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang seperti : komputer, meubeler, mobil dinas, ATK dan barang lainnya oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak penyedia barang. pinjaman luar negeri tersebut. Dalam mekanisme UP pembayaran kepada rekanan dibayar dengan cara. UP-KKP merupakan uang muka kerja yang diberikan dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit kepada Bendahara Pengeluaran/BPP yang penggunaannya dilakukan dengan kartu kredit pemerintah untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan. ”” yang teknisnya pembayaran melalui UP diatur lebih lanjut dalam Pasal 43 PMK Nomor 190/PMK. Dokumen ini meliputi langkah-langkah, persyaratan, dan contoh dokumen yang diperlukan dalam pengujian dan pembayaran tagihan. d) Veteran; e) Perintis kemerdekaan; dan f) Bukan pekerja yang tidak termasuk huruf a) sampai dengan huruf e) yang mampu membayar iuran. d) Veteran; e) Perintis kemerdekaan; dan f) Bukan pekerja yang tidak termasuk huruf a) sampai dengan huruf e) yang mampu membayar iuran. (4) Pajak Penghasilan Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh Pihak Lain. Temukan kuis lain seharga dan lainnya di Quizizz gratis! Sedangkan dalam mekanisme LS pembayaran kepada rekanan dibayarkan langsung dari rekening kas Negara kepada rekening rekanan tanpa melalui rekening bendahara. Indikator kinerja untuk aspek Kepatuhan. (3) Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan. Dasar Hukum. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . Format dan blangko dalam rangka pelayanan dapat diunduh pada s. permintaan PA/KPA dengan cara mengajukan Surat Penarikan Dana (withdrawal application) kepada Pemberi PHLN untuk membayar langsung kepada rekananjpihak yang dituju. Kode Rekening 2. 4. 220. negara adalah: Pembayaran kepada satu rekanan melalui mekanisme Uang Persediaan hanya boleh dipergunakan untuk nilai maksimal Rp. Mekanisme pembayaran LS ini wajib digunakan untuk pembayaran diatas Rp 20 juta kepada penerima hak, belanja pegawai, dan belanja modal. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.